1. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Operasional;
2. perumusan kebijakan dan perencanaan teknis Bidang Pengendalian Operasional;
3. pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
4. pengawasan dan pengendalian operasional angkutan umum, angkutan barang, dan moda transportasi tradisional;
5. pengawasan dan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan barang;
6. pelaksanaan pengawasan operasional angkutan;
7. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan pengadministrasian serta koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sector perhubungan/ lalu lintas angkutan jalan;
8. penegakan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan pada kawasan strategis;
9. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian Operasional; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

1. Penyusunan program kerja seksi pengendalian operasional lalu lintas;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan secara statis maupun mobile/patrol pada jalan provinsi dan kawasan strategis;
4. Pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di jalan provinsi dan kawasan strategis;
5. Pelaksanaan pemeriksaan, pemberkasan dan rekapitulasi penegakan hukum serta pengiriman berkas kepada pengadilan negeri;
6. Pemantallan, evaluasi, dan penyusunan laporan seksi pengendalian operasional lalu lintas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian operasional angkutan jalan.
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja seksi pengendalian operasional angkutan jalan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional angkutan jalan;
3. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian operasional serta penegakan hukum angkutan penumpang umum di jalan provinsi, kawasan strategis dan terminal secara statis maupun mobile/patroli;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian operasional serta penegakan hukum angkutan barang di jalan provinsi dan kawasan strategis secara statis maupun mobile/patroli;
5. Pelaksanaan pemeriksaan, pemberkasan dan rekapitulasi penegakan hukum serta pengiriman berkas kepada pengadilan negeri;
6. Pelaksanaan pengecekan terhadap kondisi fisik teknis kendaraan angkutan penumpang umum;
7. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan seksi pengendalian operasional angkutan jalan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.