Dalam rangka pengurangan angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di DIY. Dinas Perhubungan DIY melalui Bidang Pengendalian Operasional melaksanakan kegiatan Audit Inspeksi dan Pemantauan LLAJ. Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan barang dan angkutan orang. Untuk pemeriksaan kendaraan angkutan barang dilaksanankan di ruas jalan provinsi yang berada di Provinsi DIY.

Dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan angkutan barang ini Dinas Perhubungan DIY bekerjasama dengan instansi terkait seperti, Ditlantas Polda DIY, Korwas PPNS Polda DIY, Denpom IV/2 Yogyakarta, Satpol PP DIY, Dinas Perhubungan Kab/Kota, dan Polsek setempat. Ruas Jalan Provinsi yang biasa dilakukan pemeriksaan adalah Jl. Bantul (Pasty), Jl. Hos Cokro Aminoto, Jl. Parangtritis, Jl. Srandakan (Pandak), Jl. Berbah, Jl. Sentolo (Ps.Lama), Jl. Pengasih (Derwolo), dan Jl. Nanggulan. 

Pemeriksaan dilakukan untuk Dokumen Kendaraan dan Perjalanan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Tata Cara Pemuatan, Daya Angkut dan Dimensi Kendaraan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil kendaraan terperiksa dan kendaraan pelanggar. Kendaraan yang melanggar dikenakan sanksi berupa penilangan. Datadari hasil kegiatan digunakan untuk proses pelaporan dan hasil tilang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Kab/Kota untuk proses persidangan.

Data diatas merupakan data hasil rekapitulasi setiap bulan. Jumlah kendaraan terperiksa adalah banyaknya kendaraan yang diperiksa dalam satu kali kegiatan. Dan Jumlah kendaraan pelanggar adalah banyaknya pelanggaran dari kendaraan terperiksa yang mendapatkan sanksi penilangan. Pelanggaran Habis Masa Uji adalah pelanggaran kendaraan yang tidak membawa buku uji dan kendaraan yang masa berlaku buku ujinya habis. Untuk pelanggaran dimensi dan muatan adalah kendaraan yang melanggar untuk tata cara pemuatan yang melanggar peraturan, daya angkut yang melebihi kapasitas, dan dimesi kendaraan yang melanggar peraturan.

Dari hasil pemeriksaan kendaraan sampai bulan September didapatkan hasil paling banyak kendaraan terperiksa adalah bulan Februari dengan jumlah 1118 kendaraan dan kendaraan pelanggar adalah bulan Maret dengan jumlah 145 kendaraan.

Dari hasil pelanggaran kendaraan dapat dilihat bahwa planggaran yang mendominasi adalah pelanggaran kendaraan yang tidak membawa buku uji dan kendaraan yang masa berlaku buku uji habis. Pelanggaran habis masa uji terbanyak  adalah bulan Februari dengan jumlah 130 pelanggar. Dan untuk pelanggaran muatan dan dimensi pada bulan Juni dengan jumlah 34 pelanggar.

Balai Pengelolaan Terminal & Perparkiran Dinas Perhubungan DIY selaku pengelola terminal kelas B di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta turut berpartisipasi melakukan diseminasi informasi publik untuk dua isu yang masih menjadi keprihatinan bersama.

Yang pertama adalah himbauan anti penyalahgunaan narkoba di lingkungan terminal type B. Hal ini sesuai dengan amanah Instruksi Presiden RI No 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Area terminal memang merupakan kawasan publik yang sifatnya terbuka. Artinya bahwa setiap orang bisa keluar masuk dengan relatif leluasa karena dengan posisi sebagai simpul transportasi, artinya menjadi tempat pertemuan (rendezvous) orang-orang yang melakukan perjalanan dari mana saja. Disinilah kemudian titik rawan peredaran narkotika itu terjadi sehingga memang sudah tepat kiranya jika Balai Pengelolaan Terminal & Perparkiran ikut berperan serta secara aktif menyebarkan pesan kepada masyarakat luas untuk menghindari penyalahgunaan narkotika, apalagi menggunakan area terminal untuk melakukan transaksi jual beli narkotika itu sendiri. Balai Pengelolaan Terminal & Perparkiran Dishub DIY telah menjalin kemitraan dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini instansi kepolisian setempat untuk membantu melakukan pengawasan atas segala macam potensi dan tindak pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan terminal type B.

Salah satu bentuk kemitraan ini berupa adanya rapat koordinasi rutin gugus tugas pengamanan terminal yang dilakukan secara periodik. Gugus tugas ini selain terdiri dari Dinas Perhubungan DIY dan kepolisian, juga diisi oleh unsur-unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten yang menjadi domisili terminal type B, juga didalamnya ada unsur dari TNI. Unsur TNI merupakan jajaran komando teritorial yang salah satu tugasnya juga melakukan pembinaan demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga dinamika aktifitas sosial dan ekonomi di masyarakat dapat berjalan dengan kondusif.

Kedua adalah komitmen Balai Pengelolaan Terminal & Perparkiran untuk membuat kawasan terminal type B sebagai kawasan yang bebas pungutan liar (pungli). Segala macam pungutan yang dibuat telah memiliki landasan hukum yang berlaku secara resmi seperti peraturan daerah sehingga masyarakat memiliki jaminan bahwa uang yang mereka bayarkan sebagai imbalan jasa penggunaan fasilitas terminal akan sepenuhnya dikelola dengan baik dan dimasukkan ke dalam kas daerah milik pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda yang mengatur tentang besaran retribusi di terminal ini tercantum dalam lampiran Perda DIY nomor 1 tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha. Himbauan penciptaan kawasan bebas pungli ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk terus melakukan praktek pemerintahan yang bersih (good governance) yang juga merupakan amanat dari tuntutan reformasi 1998 terkait pemberantasan korupsi-kolusi-nepotisme.

Kunjungan Komisi C di terminal Jombor tekait kegiatan PPKM dan Prokes dilingkungan terminal Jombor dilanjutkan dengan pembagian masker kepada penumpang dan agen bis.

Rapat rutin koordinasi Tim Pengelolaan Terminal di Terminal Jombor yang di laksanakan sebulan sekali dan kegiatan ini dilaksanakan pada hari rabu, 21 april 2021.

Kegiatan penegakkan hukum (gakkum) di terminal tipe B jombor pada hari Jumat, 9 April 2021 yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari bidang pengendalian dan operasional (Dalops) Dinas Perhubungan Provinsi DIY. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengujian emisi gas buang, pengecekan kelengkapan dokumen-dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Buku KIR, Kartu Pengawasan (KP)/Izin Trayek, dan Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi, dan juga dilakukan Rampcheck pada kendaraan yang ada. Terdapat beberapa kendaraan yang tidak lolos uji emisi gas buang dan juga kendaraan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen. Kendaraan-kendaraan yang melanggar tersebut diberikan sanksi berupa pemberian surat tilang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DIY.

Berdasarkan data korban kecelakaan lalu lintas, cukup banyak menimpa kalangan usia sekolah atau pelajar. Pada rentang tahun 2016-2020, prosentase korban dari kalangan usia pelajar mencapai 43,06 persen, meskipun ini masih tercampur dengan data pekerja atau karyawan berusia muda. Prosentae korban pelajar juga masih

Pemerintah selaku otoritas sektor publik, termasuk salah satunya adalah transportasi, memiliki peran untuk menempatkan profesi awak kendaraan angkutan umum berada pada posisi yang sejajar dan terhormat dengan profesi lainnya.

KOMPAS.com – Satgas Penanganan Covid-19 kembali mengeluarkan surat edaran (SE) baru tentang perjalanan orang dalam negeri yang berlaku sejak 26 Juli 2021 hingga waktu yang ditentukan kemudian. Adapun, SE yang dimaksud adalah SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. Berlakunya SE ini mencabut SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang hal yang sama yang sempat berlaku sejak 3 Juli hingga waktu yang ditentukan kemudian.