Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan untuk meningkatkan penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek.

Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Angkutan;
2. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Angkutan;
3. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi angkutan dalam trayek;
4. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi angkutan tidak dalam trayek;
5. pengembangan sarana prasarana penunjang pelayanan angkutan;
6. pelestarian moda transportasi tradisional;
7. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
8. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Angkutan; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Seksi Angkutan Dalam Trayek

Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengaturan dan evaluasi angkutan dalam trayek meliputi angkutan perkotaan, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan antarkota antar provinsi (AKAP) dan perkeretaapian.

Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Seksi Angkutan Dalam Trayek;
2. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis angkutan dalam trayek;
3. penyusunan rencana umum jaringan trayek Angkutan Perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
4. penyusunan bahan penetapan trayek Angkutan Perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
5. penyusunan bahan penetapan jumlah Armada Angkutan Perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
6. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan angkutan perkotaan, AKDP, AKAP dan perkeretaapian;
7. penyusunan perhitungan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
8. penyiapan penetapan dan evaluasi jam perjalanan Angkutan Perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
9. penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan angkutan;
10. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
11. pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan operator Angkutan Perkotaan dan AKDP;
12. pengelolaan data dan informasi Angkutan Dalam Trayek,
13. perencanaan, penetapan standar operasional pelayanan Angkutan Dalam Trayek;
14. penyusunan dan penetapan standar, pemeliharaan, perawatan, pelaksanaan pengadaan dan pembangunan, sarana dan prasarana Angkutan Dalam Trayek;
15. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Angkutan Dalam Trayek; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek

Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengaturan dan evaluasi angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutan
barang, dan moda transportasi tradisional;

Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
2. penyusunan bahan penetapan angkutan taksi dan sewa khusus;
3. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutan barang, dan moda transportasi tradisional;
4. perencanaan dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang;
5. penyusunan perhitungan tarif angkutan taksi;
6. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutanbarang, dan moda transportasi tradisional;
7. pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan operator angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutan barang, dan moda transportasi tradisional;
8. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sumber : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN