Rencana pembangunan tol pendukung akses menuju New Yogyakarta International Airport (NYIA) mulai memasuki tahap studi kelayakan. Kajian tersebut dilakukan oleh Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo Taufik Prihadi mengatakan, kendati demikian saat ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemkab Kulonprogo masih menunggu kepastian.
Pasalnya, pembangunan tol ini, tidak ada bedanya dengan pembangunan infrastruktur pendukung NYIA yang lain, seperti halnya Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), jalur kereta api, jalan utama keluar masuk bandara baru.
“Semua perencanaan dan pembiayaan yang mengeluarkan adalah pemerintah pusat,” ungkapnya, Sabtu (8/7/2017).
Ia menyebut, PT Kereta Api Indonesia dan PT Angkasa Pura I sudah didorong melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur moda transportasi itu. Sedangkan Bappeda hanya menyediakan peta-peta potensi lahan untuk menunjang pembangunan.
Ketika ditanyai soal infrastruktur lain pendukung akses menuju NYIA, Taufik menjelaskan, untuk pembangunan JJLS, pembebasan lahan menjadi wewenang Pemda DIY, dilakukan menggunakan dana keistimewaan (danais), namun nantinya pembangunan jalan dilakukan Kementerian PUPR.
Sementara itu, jalan pendukung Sentolo-Magelang, statusnya sudah dinaikkan, dari sebelumnya jalan provinsi, menjadi jalan nasional. Tahapan ini dilakukan, harapannya untuk menekan biaya, lebih praktis dan cepat untuk mendukung bandara.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo Sukoco mengatakan, Pemda DIY telah mengusulkan tiga jalan alternatif yang menghubungkan NYIA dengan Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN) Borobudur.
Jalan-jalan tersebut antara lain Temon-Purworejo-Magelang, Temon-Kokap-Girimulyo-Samigaluh-Kalibawang-Magelang, dan Temon-Sentolo-Kalibawang-Magelang.
Nantinya, pembangunan jalan akses Temon-Kokap-Girimulyo-Samigaluh-Kalibawang-Magelang akan dibiayai dengan APBD kabupaten. Pasalnya, walaupun jalur ini banyak melalui objek wisata, namun tidak mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sumber : www.harianjogja.com
