Yogyakarta - Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan DIY Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (23/2/2026) di Ruang Rapat Kenalisodo, Kantor Dinas Perhubungan DIY, Sleman.
Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan memastikan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berkeselamatan dan berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi Gubernur DIY serta tema pembangunan tahun 2027, yakni “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Perwujudan Pancamulia.”
“Tujuan kami adalah terwujudnya mobilitas berkelanjutan di wilayah DIY dengan tiga sasaran utama, yaitu terwujudnya jalan berkeselamatan berbasis angkutan umum, pengelolaan sektor transportasi di kawasan strategis yang mendukung pelestarian lingkungan, serta meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah,” ujarnya.
Erni menjelaskan, DIY masih menghadapi berbagai persoalan transportasi, antara lain meningkatnya kemacetan di kawasan perkotaan dan destinasi wisata, kurangnya fasilitas perlengkapan jalan serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terminal dan perparkiran, rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, belum optimalnya penanganan angkutan Over Dimension Over Loading (ODOL), hingga meningkatnya titik rawan kecelakaan.
“Kemacetan kerap terjadi di wilayah perkotaan, terutama saat musim liburan. Di sejumlah destinasi wisata baru, masih ditemukan parkir di badan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas,” ungkapnya.
Adapun program yang menjadi fokus utama pada 2027 meliputi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Melalui forum ini, Erni juga menyampaikan kebijakan dan arah pembangunan jangka menengah, khususnya terkait tugas dan fungsi Dinas Perhubungan DIY dalam mendukung pembangunan daerah tahun 2027. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif serta memberikan masukan dan koreksi.
“Kami membutuhkan masukan dan koreksi karena sebagai lembaga pelayanan publik, sektor perhubungan termasuk yang paling banyak menerima aduan. Karena itu, kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi aduan, dan memberikan informasi terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi akademisi, Nindyo Cahyo Kresnanto dari Universitas Janabadra memaparkan bahwa tantangan transportasi di DIY semakin kompleks seiring tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor, peningkatan kunjungan wisata, serta kewajiban menjaga Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO.
Ia menyebutkan bahwa mayoritas pergerakan masyarakat DIY masih didominasi sepeda motor, yakni sekitar 82 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 61 persen pengguna berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan.
“Kelompok berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah pinggiran justru menjadi pengguna terbesar. Mereka mengeluarkan proporsi biaya transportasi yang lebih besar dibanding kelompok berpenghasilan tinggi. Ini yang kami sebut sebagai transport poverty,” jelasnya.
Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya penerapan Transportation Demand Management (TDM) serta penguatan transportasi publik di DIY.
“Kita perlu menekan permintaan perjalanan dengan kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Transportasi publik harus menjadi primadona, didukung kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi,” ujarnya.
Forum tersebut diikuti secara luring dan daring oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III DIY, PT Jasa Raharja, Ditlantas Polda DIY, Daop 6 Yogyakarta, serta PT Angkasa Pura.***
