Yogyakarta – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menyambut kedatangan rombongan Komisi V DPR RI di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Jumat (20/02/2026). Kehadiran wakil rakyat tersebut dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik guna meninjau kesiapan infrastruktur dan moda transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menyambut arus mudik Lebaran 1447 H tahun 2026 mendatang.
Dalam rangkaian kunker ini, rombongan meninjau langsung kondisi di lapangan, termasuk progres Gerbang Tol Purwomartani. Para anggota dewan melihat langsung kesiapan ruas tol Prambanan–Purwomartani yang direncanakan akan dibuka secara fungsional antara tanggal 13 atau 14 Maret 2026 guna mendukung kelancaran angkutan mudik. Nantinya, ruas tol ini direncanakan hanya dibuka satu arah untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekda DIY, Wakil Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Wakil Bupati Kulon Progo, serta jajaran Komisi C DPRD DIY. Hadir pula perwakilan instansi teknis seperti PT Angkasa Pura, PT KAI, Kementerian PUPR, BMKG, BASARNAS, BPTD Kelas II Yogyakarta, Dishub DIY, Dinas PU ESDM DIY, dan perwakilan Jasa Marga.
Usai peninjauan lapangan, rombongan bersama Wakil Gubernur menggelar rapat koordinasi di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan. Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur DIY menyampaikan pesan dan harapan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, agar kunjungan ini memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
"Kunjungan kerja ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap DIY yang memiliki tantangan besar, khususnya di sektor transportasi, infrastruktur, dan mitigasi kebencanaan," tutur Sri Paduka saat membacakan sambutan Gubernur.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, yang memimpin langsung rombongan menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana. Fokus utama adalah memastikan ruas tol Prambanan–Purwomartani sudah dapat difungsikan pada periode Lebaran, sekaligus meninjau kesiapan seluruh moda transportasi di Yogyakarta.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, memaparkan tantangan konektivitas di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang terintegrasi dalam satu paket dengan jalur tol dan layanan bus Trans Jogja.
"Di sektor perhubungan, kami masih menghadapi tantangan terkait waktu tempuh perjalanan yang belum ideal. Saat ini, layanan Trans Jogja kami biayai sepenuhnya melalui APBD setelah sebelumnya bantuan Teman Bus dari pemerintah pusat ditarik. Kami berharap ada penguatan manajemen transportasi dan infrastruktur yang lebih terintegrasi," ungkap Made.
Terkait kesiapan angkutan Lebaran 2026, pihak PT Angkasa Pura dan PT KAI menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan standar keselamatan melalui pengecekan rutin moda transportasi (ramp check) serta antisipasi terhadap anomali cuaca.
Menutup pertemuan, Komisi V DPR RI menyatakan bahwa seluruh aspirasi dan hambatan yang disampaikan oleh pimpinan daerah akan dicatat dan dibahas dalam rapat internal dewan. Hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam pembahasan kebijakan serta alokasi anggaran di tingkat pusat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.***
