Forum Ngopi: Membedah Masa Depan Integrasi Transportasi di Yogyakarta, Dishub DIY Hadirkan Inovasi NYAWIJI
- Contributor Dishub
- Bidang Angkutan
- Hits: 25
Yogyakarta — Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Forum Ngopi (Ngobrol Perkara Transportasi) bertema Integrasi Layanan Angkutan Umum di DIY secara daring pada Kamis, 8 Mei 2025, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Perhubungan dan Komisi C DPRD DIY. Kegiatan ini membahas penguatan integrasi transportasi publik, digitalisasi layanan, hingga pengembangan konektivitas antarmoda di DIY.
Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, S.E., M.Si., mengatakan bahwa transportasi publik saat ini tidak hanya dituntut mampu memindahkan masyarakat dari satu titik ke titik lain, tetapi juga harus memberikan kenyamanan, kepastian, serta kemudahan akses informasi bagi pengguna saat membuka acara.
“Transportasi publik ini tidak lagi sekadar memindahkan orang dari satu titik ke titik lain, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian, kenyamanan, dan kemudahan akses informasi bagi penggunanya,” ujar Erni.
Ia menyebut, layanan Trans Jogja saat ini telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, khususnya pelajar dan kelompok usia produktif. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Trans Jogja mencapai indeks 90,99 dengan kategori sangat baik.
Namun demikian, Dishub DIY menilai masih terdapat tantangan pada aspek integrasi antarmoda dan digitalisasi layanan transportasi. Salah satu titik integrasi yang dinilai potensial adalah kawasan Park and Ride Bandara Adi Sucipto yang telah menghubungkan Trans Jogja, KRL Jogja–Solo, dan transportasi udara, tetapi belum sepenuhnya didukung sistem informasi terintegrasi.
Sebagai solusi, Dishub DIY menginisiasi Program NYAWIJI atau “Navigasi yang Wujudkan Integrasi Jadwal dan Informasi” untuk mendorong transformasi digital layanan transportasi publik berbasis integrasi sistem informasi multimoda.
“Melalui NYAWIJI, kita berupaya membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi secara bertahap, dimulai dari integrasi data dan informasi jadwal antar moda secara real time,” kata Erni.
Direktur Sistem dan Layanan Integrasi Ditjen Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan, Amirullah, dalam paparannya menyebut Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia dengan pertumbuhan kunjungan wisata yang tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan layanan transportasi publik massal.
“Jogja saat ini boleh dikatakan sebagai destinasi wisata utama di Indonesia,” ujar Amirullah.
Ia juga mengapresiasi layanan Trans Jogja yang dinilai masuk tiga besar layanan Buy The Service (BTS) terbaik di Indonesia setelah TransJakarta dan Trans Jateng.
Dalam forum tersebut, Amirullah mendorong perluasan layanan Trans Jogja hingga menjangkau Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo agar seluruh wilayah DIY terhubung dalam satu sistem layanan transportasi publik.
“Kami berharap kedepannya Trans Jogja dapat melayani Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo juga, sehingga menjadi satu kesatuan pelayanan di seluruh DIY,” ungkapnya.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga tengah menyiapkan konsep integrasi pembayaran satu kartu untuk seluruh moda transportasi di kawasan Jogja–Solo. Konsep tersebut diharapkan memudahkan wisatawan maupun masyarakat dalam berpindah moda transportasi secara praktis dan terintegrasi.
Anggota DPRD DIY Komisi C, Aslam Ridlo, menilai penyusunan Rencana Induk Transportasi Daerah menjadi momentum penting untuk menjawab tantangan transportasi di DIY, terutama karena karakter ekonomi Yogyakarta yang bertumpu pada pariwisata dan industri kreatif.
“Kita membutuhkan konsep transportasi yang mampu mengoneksikan unit-unit usaha yang banyak dan tersebar tersebut, dalam rangka menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Aslam Ridlo.
Ia juga menyoroti kepadatan lalu lintas musiman yang terjadi saat akhir pekan dan musim liburan sebagai tantangan serius bagi DIY di masa mendatang.
Forum Ngopi kali ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.***







