Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali melaksanakan hari kedua kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan dan Peningkatan Skill Pengemudi Moda Tradisional Yogyakarta pada Selasa, 19 Mei 2026, di Balai Tanjung Kompleks Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada pelaksanaan hari kedua ini, tema yang diangkat berfokus pada kebudayaan, khususnya mengenai nilai-nilai filosofis dan historis Sumbu Filosofi Yogyakarta. Materi tersebut diberikan sebagai upaya meningkatkan pemahaman para pengemudi becak listrik dan pengemudi andong terhadap nilai budaya yang melekat pada kawasan Yogyakarta sebagai daerah istimewa dan tujuan wisata budaya.

Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai sejarah, makna filosofis, serta keterkaitan kawasan Sumbu Filosofi dengan identitas budaya Yogyakarta. Selain menjadi pengemudi moda tradisional, peserta juga diharapkan mampu menjadi bagian dari wajah pelayanan wisata yang dapat memberikan informasi serta pengalaman yang baik kepada wisatawan.

Bimbingan teknis ini menjadi salah satu langkah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi tradisional yang tidak hanya mengedepankan keselamatan dan kenyamanan, tetapi juga pemahaman terhadap nilai budaya dan sejarah daerah. Dengan demikian, keberadaan becak listrik dan andong diharapkan dapat terus mendukung citra Yogyakarta sebagai kota wisata budaya yang ramah dan berkarakter.

Yogyakarta - Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan dan Peningkatan Skill Pengemudi Moda Tradisional Yogyakarta mulai Senin hingga Kamis, 18–21 Mei 2026, di Balai Tanjung Komplek Kepatihan, Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan transportasi tradisional sekaligus memeriahkan agenda budaya “Selasa Wagen”, kegiatan kampanye layanan Becak Gratis tahap kedua dilaksanakan pada Selasa, 12 Mei 2026 di kawasan Pos Gumaton dan sekitarnya. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 38 pengemudi becak yang terdiri dari becak kayuh tradisional serta becak kayuh dengan penguat tenaga alternatif berbasis listrik.

Persiapan kegiatan dimulai sejak pukul 13.00 WIB oleh tim pelaksana melalui penataan lokasi, pemasangan perlengkapan pendukung, serta pengaturan area pelayanan di sekitar Pos Gumaton. Selanjutnya, pada pukul 14.00 WIB seluruh pengemudi becak berkumpul untuk mengikuti briefing terkait teknis pelayanan, alur operasional, durasi kegiatan, hingga rute pelayanan becak gratis selama kegiatan berlangsung.

Setelah pengarahan selesai, seluruh pengemudi menempatkan becaknya pada area yang telah ditentukan guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan yang berada di kawasan Malioboro. Kampanye layanan becak gratis kemudian resmi dimulai dengan dukungan tim promosi dan pembawa acara (MC) yang aktif mengajak wisatawan maupun masyarakat untuk mencoba layanan becak kayuh dan becak tenaga alternatif secara gratis melalui mekanisme pendaftaran yang telah disediakan.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, petugas pelaksana ditempatkan di sejumlah titik strategis di kawasan Malioboro dan sekitarnya, meliputi Titik Loco Café, Titik Bank BPD DIY, Titik Hotel Inna Garuda, serta Titik Utara Pos Gumaton. Petugas di masing-masing titik bertugas memberikan informasi sekaligus menawarkan layanan becak gratis kepada masyarakat dan wisatawan.

Sementara itu, tim yang berada di Pos Gumaton bertanggung jawab dalam membantu proses registrasi pemesanan layanan, mengatur distribusi layanan kepada pengemudi becak, serta memastikan kelancaran arus keberangkatan becak menuju kawasan Jalan Malioboro.

Kegiatan berlangsung hingga pukul 18.00 WIB dan mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat maupun wisatawan. Berdasarkan hasil rekapitulasi pelayanan, sebanyak 38 unit becak terlibat dalam kegiatan ini dengan total 80 transaksi layanan becak gratis yang berhasil tercatat selama pelaksanaan kegiatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan keberadaan becak sebagai moda transportasi tradisional khas Yogyakarta dapat terus dikenal, dimanfaatkan, serta menjadi bagian penting dalam mendukung pariwisata dan budaya di kawasan Malioboro.

Yogyakarta — Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Forum Ngopi (Ngobrol Perkara Transportasi) bertema Integrasi Layanan Angkutan Umum di DIY secara daring pada Kamis, 8 Mei 2025, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Perhubungan dan Komisi C DPRD DIY. Kegiatan ini membahas penguatan integrasi transportasi publik, digitalisasi layanan, hingga pengembangan konektivitas antarmoda di DIY. 

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, S.E., M.Si., mengatakan bahwa transportasi publik saat ini tidak hanya dituntut mampu memindahkan masyarakat dari satu titik ke titik lain, tetapi juga harus memberikan kenyamanan, kepastian, serta kemudahan akses informasi bagi pengguna saat membuka acara.

“Transportasi publik ini tidak lagi sekadar memindahkan orang dari satu titik ke titik lain, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian, kenyamanan, dan kemudahan akses informasi bagi penggunanya,” ujar Erni. 

Ia menyebut, layanan Trans Jogja saat ini telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, khususnya pelajar dan kelompok usia produktif. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Trans Jogja mencapai indeks 90,99 dengan kategori sangat baik. 

Namun demikian, Dishub DIY menilai masih terdapat tantangan pada aspek integrasi antarmoda dan digitalisasi layanan transportasi. Salah satu titik integrasi yang dinilai potensial adalah kawasan Park and Ride Bandara Adi Sucipto yang telah menghubungkan Trans Jogja, KRL Jogja–Solo, dan transportasi udara, tetapi belum sepenuhnya didukung sistem informasi terintegrasi. 

Sebagai solusi, Dishub DIY menginisiasi Program NYAWIJI atau “Navigasi yang Wujudkan Integrasi Jadwal dan Informasi” untuk mendorong transformasi digital layanan transportasi publik berbasis integrasi sistem informasi multimoda. 

“Melalui NYAWIJI, kita berupaya membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi secara bertahap, dimulai dari integrasi data dan informasi jadwal antar moda secara real time,” kata Erni. 

Direktur Sistem dan Layanan Integrasi Ditjen Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan, Amirullah, dalam paparannya menyebut Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia dengan pertumbuhan kunjungan wisata yang tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan layanan transportasi publik massal. 

“Jogja saat ini boleh dikatakan sebagai destinasi wisata utama di Indonesia,” ujar Amirullah. 

Ia juga mengapresiasi layanan Trans Jogja yang dinilai masuk tiga besar layanan Buy The Service (BTS) terbaik di Indonesia setelah TransJakarta dan Trans Jateng. 

Dalam forum tersebut, Amirullah mendorong perluasan layanan Trans Jogja hingga menjangkau Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo agar seluruh wilayah DIY terhubung dalam satu sistem layanan transportasi publik. 

“Kami berharap kedepannya Trans Jogja dapat melayani Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo juga, sehingga menjadi satu kesatuan pelayanan di seluruh DIY,” ungkapnya. 

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga tengah menyiapkan konsep integrasi pembayaran satu kartu untuk seluruh moda transportasi di kawasan Jogja–Solo. Konsep tersebut diharapkan memudahkan wisatawan maupun masyarakat dalam berpindah moda transportasi secara praktis dan terintegrasi. 

Anggota DPRD DIY Komisi C, Aslam Ridlo, menilai penyusunan Rencana Induk Transportasi Daerah menjadi momentum penting untuk menjawab tantangan transportasi di DIY, terutama karena karakter ekonomi Yogyakarta yang bertumpu pada pariwisata dan industri kreatif. 

“Kita membutuhkan konsep transportasi yang mampu mengoneksikan unit-unit usaha yang banyak dan tersebar tersebut, dalam rangka menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Aslam Ridlo. 

Ia juga menyoroti kepadatan lalu lintas musiman yang terjadi saat akhir pekan dan musim liburan sebagai tantangan serius bagi DIY di masa mendatang. 

Forum Ngopi kali ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.***