Sleman, DIY — Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Optimalisasi Pengelolaan Terminal dan Perparkiran dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik” pada Senin, 27 April 2026. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB tersebut diikuti secara luring maupun daring oleh berbagai pemangku kepentingan, akademisi, operator transportasi, pelaku usaha, pengguna layanan, serta instansi terkait di bidang transportasi dan pelayanan publik.
Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui keterlibatan aktif masyarakat dan stakeholder dalam memberikan masukan, saran, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan terminal dan perparkiran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta komunikasi dua arah yang efektif antara penyelenggara layanan dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.
Kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Plt. Kepala Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, Rizki Budi Utomo, S.T., M.T. Dalam paparannya disampaikan bahwa pelayanan publik di bidang transportasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan administratif maupun operasional, tetapi juga menitikberatkan pada bagaimana petugas mampu memberikan pelayanan yang humanis, mendengarkan kebutuhan masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi pengguna layanan.
Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan kondisi eksisting pengelolaan terminal dan perparkiran di DIY. Terminal Jombor diketahui memiliki pola pergerakan penumpang yang cenderung meningkat signifikan pada masa liburan atau musim tertentu, sedangkan Terminal Wates memiliki karakteristik pergerakan yang lebih fluktuatif. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengelolaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing terminal.
Sementara itu, pada sektor perparkiran, Tempat Khusus Parkir (TKP) Beskalan didominasi pengguna kendaraan roda dua, sedangkan Tempat Khusus Parkir (TKP) Ketandan lebih banyak dimanfaatkan oleh kendaraan roda empat. Dalam forum juga disampaikan bahwa pengelolaan perparkiran ke depan tidak hanya dipandang sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen pengendalian lalu lintas dan pengurangan kepadatan kendaraan di pusat kota melalui pengaturan tarif dan sistem parkir yang lebih tertata.
Selain memaparkan kondisi layanan saat ini, forum turut membahas sejumlah isu strategis pada tahun 2026, antara lain implementasi kebijakan grace period parkir di kawasan Park and Ride Adisutjipto yang dinilai belum optimal, keberadaan bus yang masih menaikkan dan menurunkan penumpang di luar area terminal resmi di kawasan Jombor, titik penjemputan transportasi online di Terminal Jombor yang dinilai terlalu jauh, serta permasalahan APILL pada akses keluar Terminal Wates.
Dalam pembahasan jangka panjang, Terminal Wates direncanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD), yaitu konsep pengembangan kawasan yang mengintegrasikan simpul transportasi dengan area hunian, perkantoran, dan pusat kegiatan ekonomi dalam satu kawasan terpadu. Konsep tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan transportasi publik yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayah barat Daerah Istimewa Yogyakarta.
Forum Konsultasi Publik juga menghadirkan sesi diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, dan masukan terkait pelayanan terminal dan perparkiran. Berbagai masukan yang disampaikan di antaranya terkait pentingnya integrasi sistem transportasi, penguatan aksesibilitas pengguna transportasi umum, penataan transportasi online, peningkatan fasilitas terminal, penambahan penerangan di kawasan tertentu, hingga usulan pengembangan layanan Trans Jogja menuju Terminal Wates.
Selain itu, pengguna layanan parkir dan perwakilan pelaku usaha juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peningkatan kenyamanan dan keamanan fasilitas parkir, perbaikan infrastruktur pendukung, penataan area PKL, serta pengaturan arus kendaraan di kawasan terminal dan tempat parkir. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.
Melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini, Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang terminal dan perparkiran melalui kolaborasi bersama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut juga dituangkan dalam Maklumat Pelayanan sebagai bentuk kesanggupan penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Penyelenggaraan FKP sebagai bentuk komitmen bersama untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan dalam forum. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat terwujud sistem pelayanan terminal dan perparkiran yang semakin tertib, aman, nyaman, terintegrasi, dan mampu mendukung mobilitas masyarakat serta pengembangan transportasi berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
