Sleman – Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima kunjungan kerja Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., dalam rangka peninjauan tata kelola Trans Jogja sebagai moda transportasi umum di DIY. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Unit Transportasi (Pool Purosani), Gamping, Sleman, pada Senin (27/7/2026) ini merupakan bagian dari agenda reses penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026. Forum tersebut menjadi wadah diskusi antara DPD RI, Dinas Perhubungan DIY, dan PT Anindya Mitra Internasional (AMI) untuk membahas peningkatan layanan Trans Jogja agar semakin efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kegiatan diawali dengan peninjauan langsung terhadap pool dan armada Trans Jogja, dilanjutkan dengan paparan mengenai kondisi eksisting, rencana pengembangan layanan, serta tantangan penyelenggaraan transportasi umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menyampaikan bahwa Trans Jogja saat ini masih menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Namun, untuk menjadikan Trans Jogja sebagai moda transportasi favorit masyarakat diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat maupun daerah.
"Kami berharap dari pertemuan ini akan ada sesuatu yang dapat direkomendasikan kepada DIY terkait transportasi massal, agar ke depan Trans Jogja dapat menjadi transportasi favorit di Yogyakarta. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat," ujar Erni
Ia menjelaskan, saat ini Trans Jogja memiliki 130 armada, terdiri atas 128 bus berbahan bakar BBM dan dua bus listrik. Sebagian besar armada BBM telah memasuki usia yang membutuhkan peremajaan sehingga Dishub DIY terus mengupayakan penambahan armada bus listrik secara bertahap mulai tahun 2027, khususnya untuk melayani kawasan Sumbu Filosofi yang diarahkan menjadi Low Emission Zone (LEZ).
Selain itu, Dishub DIY juga tengah memperkuat integrasi antarmoda melalui rencana perpanjangan layanan Kereta Api Bandara hingga kawasan Maguwo, yang nantinya akan didukung jaringan Trans Jogja menuju Malioboro. Pengembangan layanan feeder juga menjadi perhatian agar masyarakat semakin mudah mengakses angkutan umum dari kawasan permukiman.
"Kami berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan perumusan kebijakan yang semakin mendukung penguatan layanan transportasi umum, sehingga cita-cita kami dalam Rencana Induk Transportasi hingga tahun 2045, yaitu menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, berkelanjutan, dan menjadikan Trans Jogja sebagai transportasi massal favorit, dapat terwujud," tambahnya.
Dalam paparannya, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan DIY, Wulan Sapto Nugroho, menjelaskan bahwa Trans Jogja merupakan layanan angkutan bersubsidi yang telah beroperasi sejak tahun 2008. Saat ini pengelolaannya mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2024 dengan pembiayaan subsidi yang bersumber dari APBD.
Menurut Sapto, terdapat empat tantangan utama dalam pengembangan Trans Jogja, yaitu kualitas layanan, peremajaan armada, integrasi layanan feeder, dan pendanaan. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 74 persen armada Trans Jogja telah berusia di atas lima tahun, bahkan sebagian telah melewati tujuh tahun operasional.
"Prioritas kami saat ini adalah peremajaan armada terlebih dahulu sebelum pengembangan rute baru, karena perbaikan kualitas armada akan berdampak langsung pada peningkatan minat masyarakat menggunakan layanan. Kami juga berharap adanya dukungan pendanaan agar kepastian layanan kepada masyarakat dapat terus terjaga," jelas Sapto.
Ia juga memaparkan berbagai inovasi yang telah dikembangkan, seperti Public Transportation Information System (PTIS) di sejumlah halte dan sistem integrasi informasi NYAWIJI, yang menghubungkan informasi jadwal Trans Jogja, KRL, dan pesawat udara di simpul transportasi seperti Stasiun Maguwo dan Bandara Adisutjipto. Ke depan, sistem tersebut akan diperluas hingga Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Bandara YIA sebagai bagian dari penguatan integrasi antarmoda.
Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat mengenai keterbatasan akses layanan Trans Jogja, khususnya di wilayah Sleman dan Bantul.
"Kami datang ke sini karena mendapat aspirasi dari konstituen yang meminta agar kami meninjau langsung Trans Jogja terkait keterbatasan aksesibilitas layanan. Yang dipersoalkan bukan soal kebersihan, melainkan perluasan jangkauan titik layanan Trans Jogja ke jalan-jalan utama di Bantul dan Sleman," ungkap Hilmy.
Hilmy mengaku telah mencoba langsung layanan Trans Jogja dari Terminal Ngabean menuju lokasi kegiatan dan memberikan apresiasi terhadap kenyamanan armada serta keramahan pengemudi. Meski demikian, ia memberikan sejumlah masukan, di antaranya peningkatan kebersihan armada, penyediaan informasi kedatangan bus yang lebih mudah dipahami oleh penumpang lanjut usia, serta penguatan kampanye penggunaan transportasi umum sebagai solusi mengurangi kemacetan.
"Kami tidak ingin kondisi kemacetan seperti di kota-kota besar terjadi di Yogyakarta. Karena itu perlu ada arah kebijakan yang mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum, disertai integrasi antarmoda dan penguatan layanan feeder. Jika ada hal-hal yang dapat kami teruskan kepada Kementerian Perhubungan, Insya Allah akan kami upayakan," tuturnya.
Melalui kunjungan kerja ini, DPD RI bersama Dinas Perhubungan DIY dan PT Anindya Mitra Internasional berkomitmen memperkuat sinergi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan Trans Jogja. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap peremajaan armada, peningkatan kualitas pelayanan, integrasi antarmoda, serta perluasan jangkauan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.***
