Yogyakarta – Dinas Perhubungan DIY menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka pemaparan rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2026. Acara yang diselenggarakan di Kantor Dinas Perhubungan DIY ini mengusung tema “Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkeselamatan dan Berkelanjutan.” Pada Kamis 20 Februari 2025.
Dalam kesempatan ini, Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY, Wiyos Santoso, memaparkan berbagai kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi di DIY.
Hadir sebagai narasumber Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro, S.I.Kom, serta akademisi Universitas Janabadra, Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, S.T., M.T. yang turut memberikan pandangan dan masukan terhadap tantangan serta solusi permasalahan transportasi di Yogyakarta.
Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY Wiyos Santoso, S.E, M.Acc, mengawali pemaparannya dengan menyoroti pentingnya perencanaan strategis dalam menghadapi peningkatan volume kendaraan di DIY. Ia menegaskan bahwa Dishub DIY akan mengoptimalkan kinerja dengan anggaran yang tersedia .
“Dengan anggaran yang ada, kami harus mengelola lebih dari 600 km jalan provinsi serta berbagai proyek lainnya. Ini tentu tantangan besar, tetapi kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik,” ujar Wiyos.
Wiyos menyampaikan bahwa rencana kerja tahun 2026 akan memprioritaskan pada dua aspek utama, yaitu keselamatan dan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur DIY 2022-2027 untuk mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.
“Kami menyadari bahwa angka kecelakaan lalu lintas di DIY masih cukup tinggi. Oleh karena itu, kami akan fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan keselamatan jalan, baik bagi pengguna kendaraan bermotor maupun pejalan kaki,” ujar Wiyos Santoso.
Beberapa program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2026 antara lain:
- Peningkatan layanan transportasi umum, termasuk perluasan jaringan Trans Jogja hingga ke daerah-daerah yang belum terjangkau.
- Peningkatan keselamatan berlalu lintas, dengan optimalisasi fasilitas jalan, rekayasa lalu lintas, dan pengawasan lebih ketat terhadap kendaraan berat.
- Penyesuaian kebijakan dalam menghadapi pertumbuhan transportasi online dan kendaraan listrik, untuk memastikan keberlanjutan sistem transportasi DIY.
Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiantoro S.I.Kom memberikan apresiasi atas rencana kerja yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan DIY. Ia juga memberikan beberapa masukan, antara lain terkait dengan penanganan kemacetan di kawasan perkotaan dan peningkatan kualitas angkutan umum.
Subiantoro juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam mengawal kebijakan transportasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa DIY harus mengantisipasi dampak dari pembangunan jalan tol yang akan segera beroperasi.
“Kita harus siap menghadapi peningkatan mobilitas akibat jalan tol yang akan masuk ke DIY. Wisatawan yang datang dengan kendaraan pribadi akan meningkat, dan ini bisa menambah kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu, kita perlu solusi yang konkret, seperti penguatan transportasi publik agar masyarakat memiliki alternatif selain kendaraan pribadi,” ungkap Nur.
Ia juga menyoroti masih tingginya angka kecelakaan di kalangan pelajar dan pekerja harian, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong penggunaan angkutan umum secara lebih luas.
“Kita harus menciptakan ekosistem yang membuat masyarakat lebih nyaman menggunakan transportasi umum, bukan hanya di kota tetapi juga hingga ke daerah-daerah kabupaten,” tambahnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Janabadra, Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, S.T., M.T., memberikan analisis mendalam terkait tantangan transportasi di DIY. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi di DIY tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan sehingga memerlukan integrasi antara transportasi publik dan transportasi pribadi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan transportasi.
“Sepeda motor tumbuh 7,4% per tahun, sementara mobil bahkan lebih tinggi, sekitar 10% per tahun. Sementara itu, pertumbuhan jaringan jalan kurang dari 1%. Ini menyebabkan ketidakseimbangan antara demand dan supply, yang berkontribusi pada kemacetan,” jelasnya.
Nindyo juga menyoroti fenomena transport poverty atau kemiskinan transportasi, di mana masyarakat berpenghasilan rendah menghabiskan lebih dari 10% pendapatannya untuk biaya transportasi.
“Kita harus menciptakan sistem transportasi yang lebih adil. Masyarakat kelas bawah harus mendapatkan akses transportasi yang efisien dan terjangkau agar tidak terbebani biaya perjalanan yang tinggi,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti dampak dari penetapan sumbu kosmologi sebagai warisan dunia oleh UNESCO.
“Dengan adanya status ini, kita perlu menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kebutuhan transportasi modern. Penerapan zona kecepatan rendah dan pengelolaan transportasi yang lebih baik di area tersebut menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan,” ungkapnya.
Dari berbagai masukan yang disampaikan, beberapa rekomendasi utama yang muncul dalam forum ini antara lain:
- Meningkatkan investasi pada transportasi publik, dengan menambah jumlah armada dan memperluas cakupan layanan Trans Jogja.
- Menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, melalui regulasi pajak kendaraan yang lebih ketat dan pengaturan parkir.
- Mengembangkan konsep mobility mindset, dengan mengedukasi masyarakat untuk lebih memilih transportasi publik dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
- Menyesuaikan kebijakan transportasi dengan perkembangan infrastruktur baru, termasuk tol dan JJLS, agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan antara wilayah utara dan selatan DIY.
Dengan adanya Forum OPD ini, diharapkan Dinas Perhubungan DIY dapat menyusun rencana kerja yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, akademisi, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan di DIY.***
