Yogyakarta – Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut menghadiri kegiatan penerimaan kunjungan Tim Evaluasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada Kamis (5/3/2026) pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Darma Praja Biro Tata Pemerintahan, yang berlokasi di Komplek Kepatihan, Yogyakarta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan koordinasi program pemerintah daerah, khususnya terkait upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.
Acara diawali dengan penyampaian laporan oleh Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengenai perkembangan program pengendalian inflasi di DIY. Selanjutnya, perwakilan Tim Ditjen Bangda, Ibu Ika, menyampaikan tanggapan serta masukan terhadap program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Pada kesempatan yang sama juga disampaikan laporan dari Badan Intelijen Daerah (Binda) DIY terkait kondisi dan pemantauan yang berkaitan dengan stabilitas distribusi barang di wilayah DIY.
Memasuki sesi diskusi, Dinas Perhubungan DIY memaparkan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan untuk mendukung pengendalian inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat menjelang periode Lebaran 2026.
Salah satu fokus utama adalah antisipasi tingginya pergerakan masyarakat selama masa mudik. Diperkirakan pergerakan nasional mencapai sekitar 143,91 juta orang atau sekitar 50,1 persen dari total penduduk Indonesia, dengan sekitar 4,9 persen di antaranya menuju wilayah DIY. Pada periode Lebaran tahun sebelumnya tercatat total pergerakan di DIY mencapai sekitar 10,2 juta orang, terdiri dari sekitar 700 ribu kendaraan serta 1,4 juta penumpang.
Dalam rangka mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas tersebut, Dishub DIY menyiapkan berbagai strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) dengan prioritas utama menjaga kelancaran arus kendaraan, termasuk dengan mempertimbangkan keberadaan akses jalan tol yang telah terhubung ke wilayah DIY.
Selain itu, Dishub DIY juga melakukan pemantauan distribusi barang melalui jembatan timbang. Pemantauan ini dilakukan secara uji petik untuk mengetahui jenis barang yang melintas. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keengganan sebagian kendaraan untuk memasuki jembatan timbang sehingga data yang diperoleh belum maksimal. Di sisi lain, penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) juga menjadi perhatian, terutama terkait toleransi kelebihan muatan pada angkutan barang pokok yang memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi.
Pengawasan di lapangan turut diperkuat melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai kewenangan Dishub DIY, termasuk pemantauan dokumen perjalanan angkutan barang.
Dari sisi kebijakan transportasi, Dishub DIY juga menyampaikan adanya potensi kebijakan diskon tarif transportasi pada periode Lebaran, seperti diskon tarif tol serta diskon tarif angkutan udara hingga maksimal 30 persen yang bersifat situasional.
Selain itu, Dishub DIY telah menyiapkan rencana operasi pemantauan dan pengendalian angkutan Lebaran 2026. Prioritas utama dalam rencana tersebut adalah memastikan kelancaran distribusi angkutan barang kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta melakukan pemeriksaan kelaikan operasional kendaraan angkutan umum, khususnya angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dan bus pariwisata.
Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan kelancaran arus transportasi serta distribusi barang di wilayah DIY dapat terjaga dengan baik sehingga turut mendukung stabilitas harga dan pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.