Kepala Dinas Perhubungan DIY, Sigit Sapto Raharjo mengatakan penerapan manajemen lalu lintas belum ditetapkan.
Meski demikian pihaknya sudah memiliki rencana-rencana untuk manajemen lalu lintas yang baru.
"Besok baru mau kita rapatkan, kalau bisa sesuai rencana, ya kita laksanakan. Kita undang semua pihak untuk merapatkan, dari kepolisian dan dari dinas terkait," katanya pada Tribunjogja.com, Minggu (4/11/2018).
Ia mengungkapkan Malioboro nantinya tidak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor.
Oleh sebab itu, manajemen lalu lintas nantinya akan berupa bundaran.
Jalan Pasar Kembang juga nantinya akan dibuat satu arah ke selatan.
Menurut rencana, akan ada beberapa perubahan yang awalnya dua arah menajdi satu arah, seperti Jalan Gondomanan menuju ke Jalan Mataram satu arah ke utara.
"Menurut rencana ya begitu akan ada yang satu arah dan ada yang jadi dua arah. Jalan Senopati dan Ahmad Dahlan masih tetap dua arah. Ya cuma muterin aja. Nah nanti kalau jadi pedestrian, sirip-sirip Malioboro itu akan jadi dua arah, jadi biar keluar masuk lewat situ. tentu tidak lewat jalan Malioboro," paparnya.
"Tentu ini kan semua masih rencana. Untuk kepastian ya masih besok. Kita juga masih menerima masukan. Misalnya kemarin angkutan umum selain Trans Jogja boleh masuk, ya masih kita tampung," sambungnya.
"Ya November ini kita akan ujicoba. Tetapi untuk kapan kita masih belum tahu. Ya nunggu besok setelah rapat. Kita kan juga pengen lihat reaksi masyarakat. Jika memang memungkinakan sesuai rencana akan kita lakukan sesuai rencana, kalau tidak ya nanti kemungkinan mundur," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto mengatakan pihaknya saat ini tengah menunggu pematangan konsep.
Selain fokus pada manajemen lalu linta Malioboro, ia juga memikirkan tentang lampu apill, juga sarana dan prasarana di sekitar Malioboro.
"Kami sudah sampaikan konsep ke Dishub DIY, nanti bagaimana kita ikut saja. Masih menunggu pematangan konsep. Karena kan tidak hanya tugas Dishub saja, tetapi juga instansi terkait," katanya.
Untuk mewujudkan Malioboro menjadi semi pedestrian tahun 2019, tentu dibutuhkan kantong-kantong parkir.
Ketika sirip-sirip Malioboro menjadi dua arah, tidak boleh ada kantong parkir di sirip tersebut.
"Tidak boleh ada kantong parkir. Sirip sekarang kan keluar, nanti bisa masuk dan keluar. Jadi masyarakat yang dari Timur masuk dari Jalan Mataram, sementara yang barat bisa masuk dari Jalan Gandekan," lanjutnya.
Ia mengungkapkan, manajemen lalu lintas dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan akses menuju Malioboro.
Selain akses pengunjung, manajemen lalu lintas juga diharapkan bisa membuka akses ekonomi bagi masyarkat sekitar Malioboro.
"Intinya manajemen laluintas dilakukan jangan sampai masyakrat kehilangan akses. Sebagai tempat wisata tentu jangan sampai pengunjung itu kehilangan akses, sudah tidak boleh lewat sana, tetapi juga tidak bisa parkir. Makanya kantong parkir perlu diperhatikan. Kita juga harus perhatikan infrastruktur," paparnya.
Menurutnya yang tak kalah penting adalah perbaikan angkutan umum masal, seperti Trans Jogja.
Ia berharap masyarakat bisa beralih moda ke angkutan umum masal.
"Nah makanya kita juga pikirkan, bagaimana jika nanti parkir dekat shelter, sehingga masyarakat yang mau ke Malioboro itu naik Trans Jogja. jadi tidak perlu parkir di dekat Malioboro. Perlu disadari kalau Yogyakarta itu sempit, jadi kalau dibebani kendaraan yang semakin meningkat ya tidak bisa," tutupnya.
Ia pun ingin agar masyarakat dapat mendukung program tersebut. (*)
sumber : jogja.tribunnews.com
