TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Untuk mengatasi kemacetan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya kawasan perkotaan, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY pesimis dengan pembukaan jalan baru.
Di samping pertimbangan anggaran yang terlalu tinggi, ketersediaan lahan yang tidak mencukupi menjadi persoalan yang harus dihadapi.
Sebagai upaya penanganan, Kepala Dishub DIY Tavip Agus Rayanto sejauh ini hanya melakukan manajemen lalu lintas.
Upaya pengendalian tersebut dilakukan di berbagai titik, baik itu di ruas-ruas jalan hingga di persimpangan dengan mengimplementasikan Area Traffic Control System (ATCS).
Bentuk implementasi itu berupa pengendalian lampu lalu lintas, dengan memanfaatkan kamera dan teknologi informasi.
"Atau pengendalian berupa sistem satu arah (SSA) Serta dengan upaya penegakan hukum berupa pengendalian parkir pada badan jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Hanya sebatas itu saja," katanya, Senin (3/8/2020).
Selain itu, upaya perbaikan geometri simpang, serta pemasangan rambu larangan parkir juga dilakukan.
"Nah, upaya-upaya itu juga kami kerja sama dengan kepolisian, Dishub antar Kabupaten/Kota serta instansi lain," tuturnya.
Namun, pekerjaan berat untuk mengurai kemacetan menurut Tavip yakni mengubah perilaku bertransportasi warga masyarakat.
Pihaknya saat ini sedang berusaha mengoptimalkan angkutan umum untuk mengurai kemacetan.
Target seperti itu memang bukan hal yang baru untuk kota-kota besar.
Meski begitu, Tavip berharap masyarakat betul-betul bersedia beralih ke kendaraan umum.
"Kalau kendaraan umum kan mampu menampung jumlah penumpang lebih banyak. Sehingga mengurangi kendaraan yang lalu lalang di jalan," ujarnya.
Sebagi pendobrak, perluasan rute atau trayek angkutan umum juga sedang dilakukan oleh Dishub DIY.
Tahun ini saja, Kemenhub melalui Dishub DIY menambah 78 armada Bus Trans Yogyakarta dengan memperluas tiga jalur ke arah Godean, Kabupaten Sleman.
"Peningkatan kualitas pelayanan juga sedang kami siapkan. Harapannya masyarakat juga mendukung gerakan ini agar beralih ke moda transportasi umum," imbuh Tavip.
Upaya-upaya tersebut lanjut dia, akan digerakan secara push and pull strategy atau upaya dorongan masyarakat agar beralih ke transportasi massal.
Masyarakat akan dibuat dilema dengan penarikan tarif parkir yang tinggi.
Sehingga dengan cara demikian diharapkan masyarakat akan beralih ke transportasi umum.
Sementara untuk proses mobilitas, nantinya Bus Trans Jogja akan menjadi prioritas dengan pemberlakuan sistem satu arah.
"Prioritas bus Trans Jogja. Nanti akan ada sistem contra flow untuk bus Trans Jogja, dan cara-cara lain," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)
sumber : jogja.tribunnews.com
