Yogyakarta – Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat koordinasi persiapan operasional Exit Tol Purwomartani dan Exit Tol Bogoharjo pada Jumat, 21 Agustus 2026, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan DIY, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempersiapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas sekaligus mengantisipasi dampak terhadap jaringan jalan di wilayah DIY seiring rencana fungsional kedua akses jalan tol tersebut.
Rapat dipimpin oleh Chrestina Erni Widyastuti S.E., M.Si. Kepala Dinas Perhubungan DIY dan didampingi Anna Rina Herbranti, S.T., M.T. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY. Pertemuan turut diikuti PT Jasa Marga Jogja Solo (JMJ), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DIY, Ditlantas Polda DIY, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta, Dinas PU Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata DIY, unsur PCN/P2CN, serta instansi terkait lainnya.
Kepala Dinas Perhubungan DIY menjelaskan bahwa rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti informasi mengenai rencana fungsional Exit Tol Purwomartani. Sebelumnya, exit tol tersebut sempat difungsikan sementara, namun kembali ditutup karena pekerjaan konstruksi belum selesai. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan perlunya kesiapan bersama karena perubahan arus lalu lintas nantinya tidak hanya berdampak pada Kabupaten Sleman, tetapi juga Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan jajaran PT Jasa Marga dengan Gubernur DIY yang salah satu pokok pembahasannya berkaitan dengan rencana pembukaan atau fungsional Exit Tol Purwomartani. Di sisi lain, pembangunan Exit Tol Bogoharjo tetap berjalan dan dipersiapkan untuk mendukung pembagian arus lalu lintas pada jaringan jalan yang terdampak.
Dari sisi pembangunan, PT Jasa Marga Jogja Solo menyampaikan bahwa progres ruas Prambanan–Purwomartani telah mencapai 93,09 persen, sedangkan ruas Trihanggo–Jangkang, Sleman, mencapai 87,54 persen. Namun, JMJ menegaskan bahwa informasi mengenai fungsional Exit Tol Purwomartani pada Oktober 2026 belum dapat dipastikan. Direktur Teknik JMJ menyebut target realistis fungsional berada pada Oktober 2027, mengingat masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan.
JMJ juga menjelaskan bahwa Exit Tol Bogoharjo mendapatkan persetujuan untuk dimajukan pembangunannya dari rencana semula tahun 2042 menjadi tahun 2026. Percepatan tersebut dinilai penting karena apabila Exit Tol Purwomartani beroperasi tanpa adanya pembagian arus, ruas jalan di sekitarnya berpotensi mengalami kejenuhan dalam kurun waktu satu hingga dua tahun. Karena itu, akses menuju Bogoharjo dipandang penting untuk membagi beban lalu lintas.
Hasil kajian teknis lalu lintas simpang susun Purwomartani juga menunjukkan pentingnya pengembangan akses pendukung. Pada kondisi lalu lintas normal tanpa pengembangan, derajat kejenuhan tercatat sebesar 0,77 dengan tundaan rata-rata 10,32 detik per satuan mobil penumpang. Sementara pada periode hari raya, derajat kejenuhan meningkat hingga sekitar 1,51, yang menunjukkan kondisi lalu lintas telah melampaui ambang jenuh. Pengembangan fasilitas U-turn maupun perpanjangan akses ke Bogoharjo dinilai mampu menurunkan tingkat kejenuhan, dengan rata-rata derajat kejenuhan pada skenario perpanjangan akses Bogoharjo berada di bawah 0,8.
Dalam rapat, sejumlah persoalan yang berpotensi muncul turut dibahas. Dinas PU Kabupaten Sleman menyoroti antrean kendaraan di Jalan Solo akibat perlintasan sebidang kereta api, khususnya kawasan Prambanan. Sementara itu, BBPJN Jawa Tengah–DIY menyampaikan perlunya kepastian pembangunan U-turn karena keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting untuk mencegah kejenuhan pada Jalan Nasional setelah akses tol beroperasi.
Dari sisi Kota Yogyakarta, perubahan pola lalu lintas juga menjadi perhatian, terutama karena kebijakan full pedestrian di kawasan Malioboro direncanakan mulai diberlakukan pada akhir November. Kondisi tersebut perlu diselaraskan dengan skenario rekayasa lalu lintas akibat bertambahnya akses kendaraan dari exit tol baru. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai status Jalan Mataram serta penataan parkir untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan.
Untuk Exit Tol Bogoharjo, JMJ menjelaskan bahwa desain teknis simpang Prambanan–Piyungan telah disiapkan, termasuk rencana pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Sementara fasilitas U-turn dirancang menyesuaikan kondisi Jalan Nasional eksisting dan akan dilengkapi marka serta rambu pendukung. Kedua fasilitas tersebut ditargetkan fungsional pada periode Lebaran 2027.
Terkait periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), JMJ menyatakan belum dapat memastikan kesiapan fungsional Exit Tol Purwomartani maupun U-turn. Proses pembebasan lahan, termasuk pada kawasan komersial dan relokasi sejumlah menara telekomunikasi, masih menjadi bagian dari pekerjaan yang perlu diselesaikan.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa persiapan perlu dilakukan sejak dini dan tidak berhenti pada satu kali pertemuan. Fungsional Exit Tol Purwomartani dan Exit Tol Bogoharjo direncanakan berbarengan pada periode Lebaran 2027, sehingga masih terdapat waktu bagi masing-masing instansi untuk menyiapkan manajemen lalu lintas, rekayasa jaringan jalan, serta penataan kawasan terdampak.
