YOGYAKARTA — Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dishub DIY) mengambil peran strategis sebagai fasilitator untuk menjembatani komunikasi antara mitra transportasi daring (online) dan pihak aplikator Maxim. Kegiatan dialog ini diselenggarakan secara intensif dalam dua sesi bertempat di kantor Dinas Perhubungan DIY, Rabu (30/9).
Sesi pertama kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kendalisodo dengan agenda pembahasan khusus terkait penyesuaian tarif layanan. Berkat komunikasi yang terbangun dengan baik, pertemuan sesi pertama ini berlangsung secara kondusif, tertib, dan lancar tanpa kendala.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta sejumlah perwakilan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan instansi vertikal terkait, di antaranya: Perwakilan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Perwakilan dari Biro Hukum Setda DIY Perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Perwakilan dari BPTD Kelas II DIY, beserta jajaran manajemen atau Head of Subdivision Maxim Yogyakarta serta perwakilan Legal PT Maxim Indonesia.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan pada sesi berikutnya yang dimulai pukul 13.30 WIB, diawali di Halaman Lobby Dishub DIY sebelum dilanjutkan secara terpusat di ruang rapat dinas. Pertemuan lanjutan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah Pemda DIY dan BPTD Kelas II DIY, unsur pimpinan Maxim Yogyakarta, perwakilan WAKANDA, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang hadir untuk mendampingi dan bertindak sebagai juru bicara bagi para mitra Maxim. Hadir pula Kepala Bidang Angkutan Dishub DIY beserta Kepala Seksi Angkutan Perkotaan, Kepala Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek, dan jajaran pelaksana Bidang Angkutan Dishub DIY.
Dalam audiensi lanjutan tersebut, pihak mitra transportasi daring menyampaikan empat pokok aspirasi dan masukan, yaitu: Peninjauan terkait program turbo. Penyesuaian tarif layanan. Peningkatan transparansi terkait potongan bagi mitra. Usulan penataan pendaftaran mitra baru.
Jalannya diskusi dan pembahasan pada pertemuan lanjutan ini berlangsung secara dinamis dan konstruktif, dengan masing-masing pihak mengemukakan berbagai pandangan serta pertimbangan komprehensif. Mengingat perlunya kajian dan pendalaman lebih lanjut terhadap berbagai masukan yang disampaikan, pertemuan ditutup dengan penyelarasan komitmen bersama.
Menyikapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DIY bersama dengan Kepala BPTD Kelas II DIY memutuskan untuk melanjutkan koordinasi secara terstruktur. Sebagai wujud komitmen pelayanan publik yang objektif, pihak Dinas Perhubungan DIY bersama instansi terkait akan segera menyampaikan laporan serta berkoordinasi secara resmi dengan Kementerian Perhubungan guna mendapatkan arahan dan penyelesaian yang optimal bagi seluruh pihak.
