YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melaui Dinas Perhubungan (Dishub) DIY bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai "Arah dan Kebijakan Integrasi Transportasi Perkotaan di DIY". Pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 19 Mei 2026, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta ini menjadi momentum krusial di tengah meningkatnya tantangan mobilitas perkotaan dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T., dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pergerakan perkotaan di DIY saat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi hingga mencapai 80%, dengan sisa persentase kecil yang menggunakan angkutan publik seperti Trans Jogja. Ditambah dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang menyentuh angka 6,2% per tahun , beberapa ruas jalan vital di Yogyakarta mulai menghadapi titik jenuh. Tercatat Volume-to-Capacity (V/C) ratio di kawasan Malioboro telah mencapai 1,2 dan Jalan Solo berada di angka 1,08.
"Sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, tantangan mobilitas di DIY sangat besar, terutama saat long weekend atau libur panjang ketika kendaraan luar kota memadati wilayah DIY. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi sekadar mengandalkan jargon. Kita butuh langkah nyata untuk menghidupkan simpul transportasi yang ada melalui integrasi antarmoda yang aman, nyaman, dan rendah emisi," ujarnya.
Mendorong Perpanjangan Kereta Bandara sampai Stasiun Maguwo
Salah satu strategi utama yang mengemuka dalam FGD ini adalah optimalisasi kawasan Park and Ride Bandara Adisucipto sebagai titik strategis karena memiliki modalitas yang lengkap, mulai dari bandara, stasiun kereta api, hingga simpul layanan bus Trans Jogja.
Terkait hal tersebut, muncul usulan untuk menarik rute layanan kereta bandara (YIA) yang saat ini baru sampai Stasiun Yogyakarta agar bisa diperpanjang hingga ke Stasiun Maguwo. Direktur Sistem dan Layanan Integrasi Ditjen Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan Amirulloh, S.SiT., M.M.Tr. sangat mendukung rencana ini. Data Kemenhub menunjukkan bahwa hampir 70% penumpang pesawat saat ini turun di Stasiun Yogyakarta, yang memicu kepadatan baru di pusat kota.
"Jika jalur kereta bandara diperpanjang ke Stasiun Maguwo, arus penumpang bisa terpecah ke wilayah timur. Namun, kami menyarankan agar segera dibuat kajian teknis terlebih dahulu mengenai penambahan jalur (siding) di Stasiun Maguwo, agar layanan baru ini nantinya tidak mengganggu frekuensi perjalanan KRL yang terus meningkat," jelasnya.
Dukungan Kemenhub dan Rencana Strategis ke Depan
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pengembangan transportasi massal berbasis rel di Yogyakarta. PLh. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Joice, S.Si.T., M.Sc., memaparkan bahwa dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, salah satu fokus pemerintah adalah melakukan elektrifikasi lintas Yogyakarta-Kutoarjo yang saat ini masih dilayani oleh KRD Prameks.
Joice menuturkan bahwa sistem integrasi transportasi yang telah diterapkan di kawasan Jabodetabek dapat menjadi acuan dalam pengembangan jaringan kereta api di daerah lain. Menurutnya, keberhasilan transportasi berbasis rel perlu didukung oleh angkutan pengumpan (feeder) yang terintegrasi, fasilitas park and ride yang memadai, serta kawasan pedestrian yang aman, nyaman, ramah lingkungan, dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat menargetkan panjang jaringan kereta api nasional mencapai 10.524 kilometer pada tahun 2030, termasuk 3.756 kilometer jalur kereta api perkotaan. Meski demikian, fokus utama pengembangan jaringan kereta api hingga tahun 2030 akan diarahkan pada wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.
“Untuk wilayah Pulau Jawa, difokuskan pada pengembangan jalur ganda dan elektifikasi, serta pengembangan jalur kereta cepat. Pengembangan jalur kereta api memang mampu menjadi solusi, namun pengembangan tidak bisa terjadi tanpa integrasi dengan moda transportasi lainnya,” imbuhnya.
FGD yang dimoderatori oleh Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widiastuti, S.E., M.Si., ini menyepakati lima poin harapan besar ke depan. Kelima poin tersebut meliputi penguatan sistem transportasi terintegrasi berkelanjutan, pengembangan simpul antarmoda di kawasan strategis, peningkatan layanan transportasi publik yang mendukung kawasan Sumbu Filosofi dan pedestrian, penguatan sinergi perkeretaapian antara pusat-daerah, serta penyediaan angkutan massal yang efisien dan rendah emisi.***
